Mewujudkan Papua Tanah Damai

Oleh Benny Susetyo PR, Budayawan dan tokoh agama Katolik

(Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan Tokoh Lintas Komisi/Tokoh Umat Provinsi Gerejawi Se-Papua di Jayapura, 2-5 Desember 2013)

Kekerasan di tanah Papua merupakan suatu kenyataan yang terusmenerus berlangsung dari waktu ke waktu. Beragam kasus kekerasan melahirkan tragedi kemanusiaan bagi rakyat Papua.Ini sekaligus mencerminkan bahwa harkat dan martabat manusia kurang dijunjung dan dihormati. Kekerasan sering merusak kerukunan hidup dan bahkan bisa mengancam keutuhan NKRI. Komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua perlu diintensifkan. Semua dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis, modern, dan beradab, serta menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.

Selain itu juga perlu dikembangkan sikap saling percaya antara Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Sedini mungkin perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang menghambat terwujudnya Papua Tanah Damai.Karena itu,perlu suatu gerakan bersama dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal di tanah Papua demi mewujudkan Papua Tanah Damai.

Keadilan untuk Papua

Kekerasan yang terjadi di bumi Papua belakangan ini menunjukkan tiadanya perubahan dalam cara memperlakukan rakyat negeri ini.Amat mengherankan karena kekerasan selalu menjadi pilihan utama (sejak Orba hingga kini) khususnya untuk menghadapi saudara- saudara kita di Bumi Cendrawasih. Tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada kesudahan dan penyelesaian yang jelas. Aksi kekerasan yang dilakukan aparat makin memperpanjang deretan luka yang dialami rakyat Papua.

Watak represi negara dipraktikkan dengan mengabaikan segala pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi. Negara begitu semenamena dan mengabaikan seluruh pendekatan kecuali kekerasan. Bahkan nyaris tak terhitung berapa banyak pelanggaran HAM yang sudah terjadi di sana. Kondisi seperti demikian mengingatkan pada rentetan peristiwa kekerasan lain sebelumnya di tanah Papua. Semua terjadi di tengah deru eksploitasi besar-besaran sumber alam dari tanah tumpah darah mereka.

Di tengah isu kemiskinan dan ketidakadilan, mereka tersandera oleh isu nasionalisme. Bagaimana sesungguhnya konsep visi kebangsaan Indonesia? Max Lane dalam Bangsa yang Belum Selesai menyatakan perlunya menimba kembali kekuatan dan pertarungan ide dan pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa.Kedaulatan politik memang sudah ada di tangan bangsa ini sejak merdeka setengah abad lebih lalu, tapi nation building memerlukan dinamika baru secara dinamis. Mempertimbangkan segi dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa ”yang belum selesai” justru lahir pertanyaan, haruskah kita memang mengarah pada suatu garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri pada semua gejolak yang timbul di dalamnya serta melihatnya sebagai semata-mata ancaman?

Dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak, namun bila gejolak itu dilihat semata-mata ancaman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan ini tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Orba. Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya. Kita berpengalaman saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme memperlakukan paham kebangsaan ini layaknya agamYang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Papua adalah wilayah yang teramat sering menjadi korban keberingasan tangan-tangan berdarah atas nama nasionalisme ini. Nasionalisme yang dipahami sebagaimana agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang selalu melihat perbedaan sebagai musuh.

Bila memang NKRI adalah konsep utama kebangsaan ini, bagaimana menegakkannya dengan landasan keadilan. Upaya nation building selama ini justru menghadapi masalah pelik atas sikap-sikap elite yang sering tak menghargai jasa para pahlawan merebut Indonesia dari penjajah. Tidak jarang mereka membunuhi rakyatnya sendiri karena dianggap melawan dan bertentangan dengan pandangan elite.

Berikan Keadilan

Kita harus membaca persoalan Papua ini dengan searifarifnya. Kiranya kita perlu becermin dalam diri sendiri, mengapa warga Papua dari dulu hingga kini––yang tercipta dari waktu yang sama dan juga ikut berjuang untuk menegakkan Bumi Pertiwi—belum sejahtera, padahal kekayaan alamnya sangat melimpah. Kita memang harus bertanya sejauh mana Indonesia memberikan kontribusi bagi Papua? Kekayaan alam yang begitu melimpah justru tidak membuat rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Realitas seperti ini akan mengajak kita bersama berpikir ulang,di manakah tanggung jawab Republik ini agar kita bersama- sama merasakan penderitaan kemiskinan rakyat Papua. Harus diakui itu bagian dari kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap mereka. Kebijakan elite politik Jakarta yang hanya berorientasi sekadar menguras kekayaan mereka adalah kesalahan terbesar kita dalam mengelola suatu bangsa.

Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, saat ini yang lebih urgen adalah bagaimana pemerintah lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana.

Pemerintah harus mengoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk memperoleh akses dalam ikut serta mengelola sumber daya alam. Rakyat Papua hanya bisa menjadi ’Indonesia’, bila politik-Jakarta berorientasi untuk memanusiakan warga Papua. Pendekatan kekerasan jelas harus ditanggalkan dan dibuang jauh-jauh. Pendekatan kekerasan harus digantikan dengan budaya dialog lewat usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua. Perubahan orientasi inilah yang sebenarnya diharapkan rakyat Papua agar Jakarta memahami bahwa selama ini mereka kurang dimanusiakan. Dibutuhkan sebuah tata ekonomi baru di mana sumber alam harus digunakan untuk kemakmuran bagi penduduk pemiliknya.

Tokoh  agama  dan masyarakat di harapkan mencari solusi  papua  tanah  damai  dengan mengupaya kan  diaolog melalui mekanisme  papua tanah damai Sejak itu, gagasan tentang “Papua Tanah Damai” dikampanyekan, banyak kegiatan yang dilakukan. Para pemimpin agama mendukung gagasan ini. Dukungan tersebut secara khusus mereka organisir melalui satu wadah, Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) di Papua yang dibentuk sejak tahun 2006.

Forum ini aktif dengan berbagai kegiatan yang semuanya terarah kepada Papua Tanah Damai. Antara lain, dalam kerjasama dengan Interfidei, Yogyakarta melalui pendidikan alternative tentang “pluralism-multikulturalisme” serta peace building, khususnya di kalangan Guru-guru Agama, para pemuda dan para pemimpin Agama. Sejak itulah, oleh seorang Imam Katolik,  Pater Neles Tebay, Pr. yang juga sebagai salah satu anggota FKPPA merancang satu konsep yang lengkap dengan uraian langkah-langkah praksisnya, tentang cara menyelesaikan konflik di Papua.

Cara itu, tidak lain adalah DIALOG; yaitu DIALOG JAKARTA-PAPUA[5]. Karena, menurut keyakinan Pater Neles, bahwa hanya dengan membuka dan menjalani DIALOG sajalah, maka perdamaian di Tanah Papua akan terjadi dengan tanpa kekerasan. DIALOG di antara sesama orang Papua yang berbeda suku, agama dan faksi; DIALOG di antara orang Papua dan para pendatang atau yang dikenal dengan kelompok strategis; DIALOG di antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Papua; dan DIALOG di antara Jakarta (Pemerintah Pusat) dan Orang Papua, baik yang ada di Tanah Papua maupun yang tersebar di daerah lain di Indonesia dan di Luar Negeri. DIALOG bersama dengan mereka yang selama ini dianggap atau dituduh sebagai separatis. DIALOG yang perlu dilanjutkan dengan KERJA, kerja bersama dalam membangun Papua Tanah Damai.

Yang terpenting dialog mesti dipandang sebagai misi bersama untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua menjadi Papua tanah damai . Dimana saja dengan payung organisasi atau institusi apa saja atau mungkin secara individu. Dialog semestinya terus dikampanyekan, dialog dalam arti luas : terus berdialog untuk kepentingan apa saja;  mulailah sesuatu dengan berdialog untuk kepentingan apa saja :  dialog yang sejajar, bermartabat dan mengakomodir kepentingan semua orang.  (Pater Neles Tebay)

Tanggal 5-7 Juli 2001, Jaringan Damai Papua, yang diinisiatifkan oleh Pater Neles bersama dengan 31 orang rekannya yang lain, mengadakan Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih (UNCEN), Abepura. Konferensi Perdamaian Tanah Papua ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang peserta, mewakili kurang lebih 252 suku bangsa Papua dan faksi-faksi yang ada di Papua. Mereka adalah, warga asli Papua, Tokoh Agama, Tokoh Adat (Dewan Adat Papua) dan Tokoh Masyarakat asli Papua serta pemerintah Pusat dan Daerah dan beberapa pengamat (penulis hadir sebagai pengamat). Dalam Konferensi ini, soal DIALOG dipikirkan dan dibahas secara mendalam dan bersama-sama. Mereka yakin bahwa DIALOG merupakan langkah yang baik, bermartabat dan damai dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. “Sebab jika tetap menggunakan kekerasan akan dibalas dengan kekerasan dan akan melahirkan kekerasan baru". (Pdt. Socratez S. Yoman).

Salah satu hasil yang berkualitas dari Konferensi ini adalah, terbangunnya kesadaran bersama di kalangan orang Papua, yang berbeda suku, bahasa, agama, gender, faksi, tentang pentingnya membangun “spirit” bersama dengan visi dan misi bersama, yaitu mewujudkan Papua Tanah Damai. Untuk itu, mereka harus mensukseskan DIALOG, jalan damai yang bermartabat bagi kehidupan Papua, sekarang dan sampai di masa mendatang.

***